Pengalaman masyarakat adat dari Ketapang, Kalimantan Barat, dan Maumere, Nusa Tenggara Timur, menjadi pokok pembicaraan dalam Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Selasa (10/11/2026).
Malam itu, Delly Sape dan Bunda Mayora berbagi cerita tentang kehidupan masyarakat di daerah masing-masing. Keduanya membawa persoalan yang selama ini kerap luput dari perhatian, mulai dari menyempitnya ruang hidup masyarakat adat hingga belum terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan.
Melalui perhelatan pidato kebudayaan tahunan bertema “Musim Tersibuk, Mengatur Napas”, DKJ mengajak publik, termasuk para pengambil kebijakan, untuk sejenak berhenti dari kesibukan dan mendengarkan pengalaman masyarakat di luar pusat kekuasaan.
Ketua Harian DKJ, Dewi Umaya Rachman, menyampaikan bahwa pertemuan di ruang kebudayaan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendengarkan dan mempertimbangkan beragam pandangan. Di tengah rutinitas yang padat, ruang semacam ini penting agar percakapan dan pertukaran pikiran tetap berlangsung.
Pidato Kebudayaan merupakan salah satu upaya DKJ menjalankan mandat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 dalam menghadirkan ruang dialog kebudayaan yang merdeka. Terutama di tengah percepatan proyek ekonomi dan efisiensi anggaran publik, persoalan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat, termasuk upaya menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Suara dari Hutan yang Menyempit
Delly Sape, pegiat budaya Dayak Simpakng sekaligus pendiri Sekolah Adat Arus Kualan di Kalimantan Barat, membuka pidatonya dengan salam adat: Midop di kanong adat, hobis di kanong tana, ingat ka duata, tao ka taruga, yang bermakna hidup dikandung adat, mati dikandung tanah.
Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan. Hutan merupakan Tonah Inok Garam atau Ibu Semesta, tempat masyarakat memperoleh pangan, obat-obatan, dan air bersih. Di dalamnya juga tersimpan pengetahuan serta tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Namun, kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman tidak selalu sejalan dengan kekayaan alam yang dimiliki daerahnya. Delly menceritakan bahwa Kalimantan memasok 82 persen produksi batu bara nasional, selain menghasilkan kayu, minyak sawit, bauksit, dan emas untuk memenuhi kebutuhan industri. Meski demikian, kekayaan tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat.
Di daerah pedalaman misalnya, anak-anak masih harus berjalan kaki hingga empat jam pulang-pergi melewati jalan tanah berlumpur untuk bersekolah di bangunan yang kondisinya rusak. Keterbatasan-keterbatasan yang mereka alami, seperti jumlah guru, ketiadaan listrik, dan sulitnya akses komunikasi turut memengaruhi proses belajar. Bahkan, tidak sedikit anak usia belasan tahun yang belum lancar berhitung.
Menurut Delly, pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Jalan beraspal kerap dibangun untuk dilintasi truk pengangkut kayu dan hasil tambang, sementara akses yang memudahkan mobilitas penduduk justru masih terbatas.
Persoalan lain dan yang saat ini menjadi sorotan Indonesia dan internasional muncul ketika kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Simpang Hulu. Terbatasnya jangkauan penanganan di lapangan membuat masyarakat harus mengambil inisiatif sendiri. Melalui kelompok Relawan Simpang Hulu, warga mengumpulkan donasi secara swadaya untuk membeli pompa air, selang, dan masker. Peralatan tersebut digunakan untuk melindungi lumbung padi dan permukiman dari kobaran api.
Delly Sape saat menyampaikan pidato
“Menjadi tamu di tanah sendiri tentu lebih sakit dari sekadar kehilangan tempat tinggal,” tutur Delly.
Ungkapan tersebut menggambarkan perasaan masyarakat adat yang kian terasing di tanahnya sendiri. Mereka kerap dianggap menghambat kemajuan ketika berusaha mempertahankan tanah ulayat dan sumber air yang menjadi bagian dari kehidupan bersama.
Delly juga menegaskan bahwa masyarakat adat bukan menolak teknologi, internet, ataupun kendaraan bermotor. Persoalan utamanya terletak pada cara sumber daya alam dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Baginya, kemajuan seharusnya membuka ruang bagi ilmu pengetahuan modern untuk berjalan beriringan dengan kearifan lokal.
“Dalam budaya dayak, kami diajak untuk mengambil secukupnya, bukan semampunya,” ujar Delly selama sesi Pidato Kebudayaan DKJ.
Melampaui Keberagaman Seremonial
Dari Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Bunda Mayora membawa pengalaman mendampingi kelompok marginal ke panggung Pidato Kebudayaan DKJ 2026. Sebagai tokoh masyarakat dan pekerja kemanusiaan, Bunda Mayora mengajak hadirin melihat kembali pemahaman tentang kebinekaan yang selama ini kerap berhenti pada perayaan simbolis.
Bunda Mayora saat menyampaikan pidato.
“Keberagaman yang dipertontonkan berhenti ketika acara selesai,” tegas Bunda Mayora.
Menurutnya, keberagaman tidak cukup dirayakan melalui simbol dan seremoni. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” akan kehilangan makna apabila kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, anak-anak di pelosok, dan penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan hak-hak dasarnya.
“Keberagaman yang diperjuangkan harus hadir dalam anggaran, peraturan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Bunda Mayora juga menyoroti bagaimana kebijakan anggaran publik menentukan kelompok masyarakat yang memperoleh perhatian. Ia menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengurangan belanja dalam rangka efisiensi fiskal. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari jumlah pelaksanaan atau besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Anggaran bukan sekadar urusan angka. Anggaran adalah keputusan tentang kebutuhan siapa yang didahulukan dan kesulitan siapa yang dianggap dapat menunggu,” ujarnya.
Selain kebijakan anggaran, Bunda Mayora mengangkat persoalan kerelawanan masyarakat. Pengalamannya di Flores memperlihatkan bagaimana warga saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Solidaritas semacam ini menjadi kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa gotong royong tidak boleh menjadi alasan bagi lembaga pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan dasar.
Bagi Bunda Mayora, kerelawanan semestinya memperkuat hubungan antarsesama, bukan menggantikan kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat.
Melalui filosofi tenun ikat Flores, khususnya motif Naga Lalan, Bunda Mayora juga mengajak hadirin memahami persatuan dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah kain tenun menjadi utuh dan indah melalui perpaduan beragam motif dan warna. Begitu pula kehidupan berbangsa. Perbedaan latar belakang dan pengalaman hidup semestinya tidak mengurangi penghormatan terhadap martabat setiap warga.
Pidato kedua pembicara turut diselingi penampilan musik dari Desmal Hendri, Muhammad Hadi Habib (Cabiak), Piter Salayan, dan Rendi Kurnia Illahi, serta penampilan tari oleh Dedi Ronald Maniakori, Yanuarius Doni Elaman, dan Maria Bernadeta Aprianti (Etty Kajvol).
Penampilan dari pemusik Desmal Hendri, Muhammad Hadi Habib (Cabiak), Piter Salayan, Rendi Kurnia Illahi.
Penampilan dari penari Dedi Ronald Maniakori, Yanuarius Doni Elaman, Maria Bernadeta Aprianti (Etty Kajvol).
Titik Temu Keadilan Sosial dan Lingkungan
Meski berangkat dari pengalaman dan wilayah yang berbeda, pidato Delly Sape dan Bunda Mayora memperlihatkan persoalan yang saling berkaitan. Keduanya berbicara tentang masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan hak atas ruang hidup dan kesempatan yang setara.
Delly memperlihatkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Bunda Mayora melengkapinya dengan menyoroti kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Kedua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial. Ketika hutan rusak, masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan ruang untuk mempertahankan tradisinya. Ketika kebijakan publik tidak menjangkau kelompok rentan, ketimpangan semakin sulit diatasi.
Pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat juga perlu diperhitungkan, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan. Kebijakan publik perlu menjamin perlindungan ruang hidup dan hak dasar setiap warga, sehingga beban pemulihan tidak terus-menerus ditanggung oleh relawan dan masyarakat adat.
Mengambil Jeda untuk Menimbang Arah Kebudayaan
Melalui Pidato Kebudayaan 2026, DKJ menghadirkan pengalaman masyarakat dari Ketapang dan Maumere ke tengah percakapan publik di Jakarta. Kedua pembicara mengingatkan bahwa persoalan yang terjadi di berbagai daerah tidak seharusnya luput dari perhatian hanya karena berlangsung jauh dari pusat kekuasaan.
Tema “Musim Tersibuk, Mengatur Napas” mengajak masyarakat mengambil jeda di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat. Mengatur napas memberi kesempatan untuk menengok kembali siapa yang tertinggal dalam gerak panjang kehidupan berbangsa.
Pengalaman yang dibagikan Delly Sape dan Bunda Mayora juga menjadi bahan perenungan bagi penyusunan arah kebijakan kebudayaan ke depan. Sebab, kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan kesenian dan tradisi, tetapi juga menyangkut cara masyarakat menjaga lingkungan, memperlakukan sesama, serta memperjuangkan kehidupan yang lebih adil.
Reporter: Akmal Hafizh Haqqani
Editor: Anissa Maharani & Erik Supit/Humas DKJ
