Menempatkan kebudayaan Betawi sebagai dasar pijakan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi menjadi penting menjelang usia Jakarta ke-500. Namun, nilai sektor ekspresi budaya dan ekonomi kebudayaan Jakarta justru masih di bawah rata-rata nasional. Meja Bundar 2025 mengangkat tema “Falsafah Betawi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi”, dengan menempatkan kebudayaan Betawi sebagai dasar pijakannya.
Forum ini juga menjadi rujukan bagi DKJ dalam menjawab pertanyaan mendasar: ke mana arah kesenian dan kebudayaan Jakarta akan dibawa, khususnya menjelang periode baru anggota DKJ 2026–2029.
Program berdurasi tiga jam ini menghadirkan lima narasumber dari para ahli lintas bidang yang relevan dengan isu kesenian dan kebudayaan untuk mengasah gagasan, berbagi pengetahuan, dan memperdalam pemahaman terhadap berbagai aspek kebudayaan Jakarta.
Para narasumber tersebut adalah Yasmine Zaki Shahab, profesor purnabakti Antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia; JJ Rizal, sejarawan dan budayawan; Yahya Andi Saputra, aktivis sekaligus praktisi Betawi; serta dua perwakilan dari pemerintah, yakni Maruhai Mangasi Tunas Sijabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta dan Darmawati dari Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian Kebudayaan, sekaligus akademisi dan peneliti. Diskusi Meja Bundar ini juga dipandu oleh Muhammad Agus Noorbani, seorang peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyongsong program “500 Tahun Jakarta: Kota Global dan Berbudaya”. Inisiatif ini berupaya meninjau kembali falsafah dan kearifan lokal masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti kota, sekaligus memperkuat narasi panjang kesejarahan Jakarta.
“Orang Betawi mewakili banyak etnis; akulturasi dan asimilasinya ada, sehingga sangat nyambung dengan perkembangan kota Jakarta,” ujar aktivis dan praktisi kesenian Betawi sekaligus Wakil Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Yahya Andi Saputra.
Aktivis dan praktisi kesenian Betawi sekaligus Wakil Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Yahya Andi Saputra.
Ia menambahkan falsafah Betawi berlandaskan pada kesadaran bahwa harta tidak dibawa mati. Karena itu, masyarakat Betawi dikenal spontan, ceplas-ceplos, namun tidak pendendam. Mereka hidup dengan sikap legawa, legaliter, dan religius.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Maruhai Mangasi Tunas Sijabat dari Bappeda DKI Jakarta, yang menegaskan pentingnya pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) secara nasional menjelang usia Jakarta ke-500.
Ia menjelaskan IPK terdiri atas berbagai indikator, seperti ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya, gender, ketahanan sosial budaya, pendidikan, dan literasi budaya. Hingga tahun 2023, indeks kebudayaan Jakarta berada di atas rata-rata nasional, terutama pada aspek pendidikan dan literasi budaya, sementara data tahun 2024 masih menunggu rilis.
Namun, pada sektor ekspresi budaya dan ekonomi budaya, nilai Jakarta justru masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal tersebut menjadi topik diskusi panjang di antara para narasumber, yang mempertanyakan mengapa kedua sektor itu menurun sementara indikator lainnya meningkat
Salah satu yang menyoroti hal ini adalah sejarawan JJ Rizal, yang memulai kritiknya dengan menyoroti kecenderungan kebudayaan Jakarta yang masih terpusat di kawasan tertentu, seperti Taman Ismail Marzuki.
“Misalnya Jakarta punya City of Literature, tapi perayaannya hanya berpusat di situ-situ saja, sementara yang lain bagaimana? Seperti sungai yang itu-itu saja,” ujarnya, menyoroti perlunya pemerataan akses terhadap kegiatan dan fasilitas kebudayaan di seluruh wilayah kota.
Yasmine Zaki Shahab memiliki pandangan berbeda dengan JJ Rizal. Ia menekankan pentingnya membedakan antara budaya Jakarta dan budaya Betawi. Menurutnya, Jakarta merefleksikan keberagaman etnis seperti Portugis, Arab, dan Betawi, yang membentuk proses akulturasi panjang dan kompleks.
“Bukan masalah kemajuan kebudayaan yang diukur. Jakarta itu satu-satunya yang memiliki masyarakat Betawi, tetapi penduduknya terdiri dari berbagai etnis; Jawa, Arab, dan lainnya. Jadi, perbandingan dengan daerah lain sudah nggak fair. Harus dibedakan antara kebudayaan Jakarta dan kebudayaan Betawi. Makanya difokuskan lagi, ini mau ke Jakarta atau Betawi?” kata Yasmine dalam diskusi Meja Bundar.
Menanggapi pandangan tersebut, Yahya Andi Saputra menambahkan bahwa kebudayaan Betawi saat ini masih terbatas pada aspek seremonial dalam aktivitas-aktivitas di Jakarta dan belum mengakar kuat di perkampungan asalnya.
“Bagaimana mengembalikan identitas kota Jakarta yang lahir dari kampung-kampung seperti Kampung Ambon, Kampung Banda, Kampung Melayu? Politik segregasi dulu tidak berhasil karena mereka saling berbaur dan menikah, lalu lahirlah entitas baru yang disebut Betawi. Jadi kuncinya adalah kembali ke akar historis jika kita ingin memperbaiki indeks kebudayaan,” ujarnya.
Namun, Darmawati yang memiliki background sebagai peneliti dan akademisi memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, tantangan terbesar dalam meningkatkan indeks kebudayaan terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya tidak melihat kebudayaan Betawi terancam. Hanya perlu penataan dan kehadiran pemerintah. Tadi Pak Yahya bilang perlu ruang, dan itu benar. Tapi kebudayaan harus dilihat sebagai public good, sebuah barang publik yang inklusif, bukan eksklusif,” ujarnya.
Maruhai menyetujui pandangan Darmawati, meskipun menekankan peran pemerintah sebaiknya sebatas fasilitator, sementara penentuan arah kebudayaan dikembalikan kepada publik. “Tantangan terbesarnya adalah satu visi di antara seluruh pelaku budaya untuk bersama memajukan urusan kebudayaan. Kalau tidak satu visi, tidak akan berhasil,” tambahnya.
Meja Bundar 2025 Dewan Kesenian Jakarta.
Pentingnya Ruang Interaksi Publik
Darmawati menutup dengan menekankan pentingnya ruang interaksi publik di tingkat kelurahan. Karena tidak semua orang punya akses ke Taman Ismail Marzuki.
Sementara, Prof. Yasmine menambahkan bahwa kebudayaan Betawi berada di dua ruang: publik dan privat. Yang privat dimiliki oleh orang Betawi sendiri, sementara yang publik telah menjadi komoditas.
“Kalau ingin menjaga filosofi Betawi di Jakarta sebagai kota global, libatkanlah orang Betawi sebanyak-banyaknya, bersama para pakar dari luar untuk berkolaborasi,” tutupnya.
Forum ini berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama membahas Indeks Pembangunan Kebudayaan, sementara sesi kedua menyoroti inti dari kebudayaan Jakarta itu sendiri — apakah budaya Betawi identik dengan Jakarta, sebagaimana disinggung oleh Prof. Yasmine Zaki Shahab.
Diskusi dalam Meja Bundar ini menggambarkan kompleksitas kebudayaan Jakarta sebagai identitas kota global yang berakar pada nilai-nilai Betawi.
