Oleh: Ekky Imanjaya (Ketua Komite Film 2021-2023, Anggota Komite Film 2023-2026)
Tahun 2025 menjadi penanda penting bagi keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan konsep “Jakarta Kota Sinema.” Dengan kepemimpinan baru—Pramono Anung sebagai Gubernur dan Rano Karno sebagai Wakil Gubernur—program seni budaya langsung digenjot. Di panggung industri regional, Jakarta hadir di JAFF Market dengan label besar “A City of Cinema.” Bersama Tempo Data Science, digelar pula maraton FGD untuk mengkaji konsep “Jakarta Kota Sinema” secara komprehensif.
Namun, ikhtiar ini tidak lahir dari ruang hampa. Jauh sebelum 2025, gagasan “Jakarta Kota Sinema” telah turut dirintis oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJmelalui Komite Film sejak 2020. Tulisan ini memfokuskan sorotan pada fase rintisan awal (2020–2023)—periode ketika ide, peta masalah, dan kerangka konseptual pertama kali diuji di ruang publik dan diskursus kebijakan.
1. Pemprov DKI Bersiap Menuju Jakarta Kota Sinema 2027
Selepas pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur bergerak cepat, selaras dengan momentum 500 tahun Jakarta (2027). Targetnya jelas: menempatkan Jakarta sebagai Kota Sinema yang diakui secara global.
Langkah-langkah konkret pun disiapkan: melengkapi dokumen pendaftaran ke UNESCO Creative Cities Network, merancang Jakarta Film Commission sebagai lembaga fasilitator utama industri film, meluncurkan filminginjakarta.co.id, hingga menyiapkan insentif fiskal. Semua diarahkan untuk menguatkan ekosistem—dari produksi, distribusi, SDM, sampai dampak ekonomi kota.
Untuk memastikan kebijakan berbasis data, Pemprov menggelar FGD maraton awal Desember: 9 kelompok diskusi dalam 5 hari. Tujuh topik diselaraskan dengan sembilan indikator UCCN (infrastruktur; produksi & komersialisasi berkelanjutan; festival & acara; sejarah & warisan; pendidikan & pelatihan; kolaborasi internasional; integrasi pembangunan lokal; peluang kerja; akses & partisipasi inklusif). Dua topik tambahan mendalami dampak ekonomi pengganda—baik model konvensional maupun berbasis IP.
Rangkuman hasil FGD kemudian disosialisasikan pada Jumat, 19 Desember 2025, menegaskan visi Jakarta Kota Sinema bukan sekadar soal produksi film, melainkan ekosistem utuh yang berdampak langsung pada kota dan warganya.
2. Komite Film DKJ (2020–2023): Rintisan dari Masa Pandemi
Komite Film DKJ adalah salah satu inisiator awal konsep “Jakarta Kota Sinema.” Dilantik di tengah pembatasan pandemi, komite ini beranggotakan Agni Ariatama (Ketua), Angga Sasongko, Ekky Imanjaya, Hikmat Darmawan, dan Shuri Mariasih Gietty.
Rapat kerja pertama di Bogor (2020)—dengan protokol kesehatan ketat—merumuskan, di antaranya, dua gagasan kunci: Jakarta Kota Sinema dan Jakarta Film Commission. Dalam raker tersebut, dirumuskan bahwa salah satu tujuan Komite Film kala itu adalah untuk memetakan tantangan yang dihadapi ekosistem perfilman terutama di Jakarta. Sesuai dengan visi DKJ yaitu “Menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota seni terdepan di dunia,” pada tahun 2045 Jakarta ditargetkan dapat menjadi ekosistem film yang kondusif dan akomodatif untuk semua pihak atau apa yang disebut sebagai “Jakarta Kota Sinema.”
Pada 2021, Agni diangkat sebagai Wakil Ketua DKJ; kepemimpinan Komite Film sempat dipegang Angga Sasongko, lalu Ekky Imanjaya memimpin hingga akhir masa jabatan 2023. Pada fase inilah eksplorasi konsep diperluas: dari pemetaan ekosistem, partisipasi publik, hingga sinkronisasi visi kebudayaan jangka panjang Jakarta.
Komite Film DKJ menggelar tiga Disksi Publik untuk menguji gagasan awal tersebut di ruang publik.
(1) 8 Desember 2020 – Diskusi Daring
“Jakarta Kota Sinema: Menuju Simpul Seni Jakarta”
Bisa ditonton di sini: https://www.youtube.com/live/sq6iCLTPvmY?si=S1KLS0OxW-gfFhkU
Diskusi ini mengajukan pertanyaan mendasar: apakah Jakarta layak mengklaim identitas sebagai Kota Sinema? Apakah gairah film telah dirasakan merata oleh masyarakat, bukan hanya pelaku industri?
Pemantiknya adalah Avianti Armand (Ketua Komite Sastra DKJ, Ketua Gugus Tugas Distrik Seni DKJ), Dedi Wijaya (Direktur Operasional TGUPP Pemprov DKI Jakarta), dan Ekky Imanjaya (Komite Film DKJ). Moderatornya adalah Jurnalis Tempo Moyang Kasih. Diskusi ini disiarkan langsung di kanal YouTube DKJ—menandai awal pengujian ide di hadapan publik.
(2) 5 November 2021 – Road to Jakarta Film Week
Bekerja sama dengan Jakarta Film Week, Komite Film DKJ menggelar diskusi “Talks Jakarta Kota Sinema.”
Bisa ditonton di sini: https://www.youtube.com/live/yYx-Je-4M1w?si=f31fNRl4gM8din-u
Narasumber terdiri dari Nia Dinata (Sutradara dan Produser Film), Asmara Abigail (Aktor), dan Amir Siregar (Kritikus Film). Komite Film diwakili oleh Gietty Tambunan sebagai moderator. Diskusi ini mengaitkan konsep Kota Sinema dengan praktik nyata produksi, aktor, kritik, dan festival.
(3) 4 Oktober 2022 – Diskusi Publik Luring & Daring
“Jakarta Kota Sinema: Antara Peta dan Tata”
Bisa ditonton di sini: https://www.youtube.com/live/kDIjFPRYRx4?si=CfMoIDfMJ14CydrK
Bertempat di Teater Wahyu Sihombing, TIM, diskusi ini memetakan tantangan struktural ekosistem film Jakarta sebagai bagian dari persiapan Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ). Visi jangka panjang DKJ—menjadikan Jakarta kota seni terdepan dunia—diterjemahkan ke agenda film hingga 2045. narasumbernya adalah Alex Sihar (kala itu: staf khusus Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud Ristek DIKTI), Gunawan Paggaru (Ketua Badan Perfilman Indonesia), dan Nia Dinata (Produser dan Sutradara film). Sedangkan Lulu Ratna (pengajar dan organiser festival film) ditugaskan menjadi moderator.
Penutup: Rintisan yang Kini Menemukan Momentumnya
Jika 2025 adalah tahun akselerasi kebijakan, maka 2020–2023 adalah periode perintisan gagasan. Diskusi, pemetaan, dan advokasi Komite Film DKJ menjadi fondasi intelektual yang kini menemukan momentumnya di tingkat pemerintah daerah. Menuju Jakarta Kota Sinema 2027, perjalanan ini menunjukkan bahwa kebijakan budaya yang kuat lahir dari dialog panjang antara negara, pelaku industri, dan publik—sebuah kerja kolektif yang dimulai dari rintisan, diuji di ruang publik, dan akhirnya dijalankan sebagai visi kota.
