Kesejarahan TIM dan Dewan Kesenian Jakarta, sebagai lembaga kesenian tertinggi di DKI Jakarta, kembali ditantang dengan diloloskannya acara ormas politik oleh birokrasi Unit Pelaksanaan Teknis PKJ TIM meski DKJ resmi menolak acara tersebut karena tidak sesuai dengan ruang naratif TIM sebagai pusat kesenian Jakarta.
Pada Senin (2012) sore, tiba-tiba kawasan Taman lsmail Marzuki dipenuhi pemuda-pemudi berseragam kaos kerah biru tua yang menghadiri pelantikan pengurus dewan pimpinan pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Periode 2016-2021. Acara tersebut dinyatakan tidak lulus kuratorial oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk diadakan di salah satu fasilitas publik untuk kesenian, Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki.
Proposal acara pelantikan tersebut diterima oleh DKJ pada 3 Februari 2017. Sesuai dengan alur kuratorial, proposal tersebut dibahas dalam rapat komite. Ketua lrawan Karseno dan Ketua Bidang Program Helly Minarti mengeluarkan hasil kuratorial pada 10 Februari 2017, bahwa acara tersebut tidak dapat dilakukan di Graha Bhakti Budaya dengan alasan bukan acara kesenian, melainkan acara internal ormas. Sehingga DKJ menyarankan untuk panitia pelantikan OPP AMPI untuk memikirkan alternatif gedung di Jakarta yang lebih sesuai untuk acara tersebut.
Hal seperti ini bukanlah yang pertama terjadi. Sebelumnya program yang dilaksanakan di TIM tanpa melewati sistem kuratorial DKJ dalam dua bulan ini belakangan ini yaitu pertunjukan Tripikala pada 23 Januari 2017 di Teater Besar dan Meneropong Ahok Lewat Puisi dan Pameran pada 10 Februari di Graha Bhakti Budaya.
Dewan Kesenian Jakarta merasa perlu kembali ke mandat historinya, yaitu mengambil peran sebagai kurator atas gedung-gedung yang dikelola oleh UP PKJ TIM. Hal ini sebelumnya telah kami jelaskan pada siaran pers yang kami terbitkan pada 30 Januari 2017. Banyak kalangan masyarakat melayangkan proposal untuk menggunakan fasilitas kesenian ini, terutama dipicu oleh dihapuskannya uang sewa dan diberlakukannya uang retribusi yang terhitung terjangkau. Akibatnya, misi TIM yang sejarahnya didirikan sebagai kolaborasi Pemprov (atas nama Gubernur Ali Sadikin yang memegang jabatan dari 1966-1977) dan masyarakat seniman pun bisa dengan mudah bergeser menjadi ajang Pentas Kesenian (Pensi) Sekolah dari TK hingga SMA bahkan juga acara acara non kesenian lainnya, seperti pelantikan dewan pimpinan pusat AMPI serta acara-acara yang berbau politis lainnya seperti pentas teater untuk merayakan ketua partai politik.
Latar belakang dan tujuan kuratorial DKJ memegang teguh pada tiga pain penting, yaitu (1) menghasilkan pendidikan publik kesenian dan sastra, (2) menghasilkan wacana kesenian dan sastra, (3) terciptanya kolaborasi. Poin-poin tersebut juga akan ada dalam narasi kuratorial yang sedang disusun oleh DKJ dan UP PKJ TIM untuk fasilitas-fasilitas kesenian. Rencananya narasi kuratorial tersebut akan disosialisasikan ke publik paling lambat awal Maret 2017.
Lembaga yang dikukuhkan oleh Gubernur Ali Sadikin pada 7 Juni 1968 lalu ini, sedang membutuhkan dukungan penuh dari Gubernur OKI Jakarta saat ini untuk membuat payung hukum yang jelas, sehingga Dewan Kesenian Jakarta bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Daerah OKI Jakarta secara maksimal dan khidmat. Sebagai jajaran birokrasi yang menjadi caretaker fasilitas fisik TIM serta gedung-gedung kesenian di Jakarta lainnya, UP PKJ TIM seharusnya bekerjasama dengan DKJ dalam menjalankan fungsi kuratorial keseniannya.
Kami berharap tidak akan ada lagi program yang terselenggara di fasilitas-fasilitas kesenian tanpa melalui sistem kuratorial Dewan Kesenian Jakarta. Kami juga mulai tahun ini mengevaluasi mana mana saja program yang tidak melalui kuratorial DKJ, sehingga nantinya kami akan punya nama nama program-program atau penyelenggara program yang masuk dalam daftar hitam kami.
