Festival seni internasional memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Selain mempertemukan seniman dan publik lintas negara, festival membuka ruang pertukaran gagasan, memperluas jejaring internasional, serta mendukung pertumbuhan ekosistem kebudayaan. Namun, kontribusi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan penganggaran yang berkesinambungan.

Persoalan ini menjadi pokok pembahasan dalam forum lintas sektor Posisi dan Reposisi Festival Internasional dalam Rangka Jakarta Kota Global yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) melalui Pengurus Harian di Teater Sjuman Djaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), pada Selasa (20/10/2026).

Forum ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah dan lembaga seni, di antaranya almarhumah Atika Nur Rahmania, yang saat itu menjabat Kepala Bappeda DKI Jakarta; Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Arista Nurbaya; Direktur Indonesian Dance Festival, Ratri Anindyajati; Dewan Pengawas Madani Film Festival, Hikmat Darmawan; serta Manajer Program Salihara Arts Center, Ibrahim Soetomo.

Ketua Harian DKJ, Dewi Umaya Rachman, menyambut baik penyelenggaraan forum ini sebagai upaya mendorong festival internasional menjadi bagian dari infrastruktur budaya dalam agenda Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, penguatan program berskala internasional juga relevan dengan posisi Jakarta yang akan memasuki usia lima abad pada 2027.

“Semoga kita ke depannya, di tahun mendatang, bisa menjalankan banyak kegiatan dan program-program yang bersifat internasional,” ujar Dewi dalam sambutannya.

Pembahasan dalam forum ini merujuk pada dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta RISE#20, yang menempatkan kota global sebagai kota yang progresif, adil, kompetitif, dan berkelanjutan. Kota global juga ditandai oleh kemampuannya menarik modal, talenta, dan gagasan, serta membangun jejaring internasional.

Dalam kerangka Global Cities Index, kebudayaan menjadi salah satu dimensi yang turut membentuk pengaruh global sebuah kota. Dokumen RISE#20 mencatat bahwa peringkat Jakarta turun dari posisi ke-54 pada 2015 menjadi ke-74 pada 2024. Dokumen tersebut juga menyoroti kesenjangan pada sejumlah aspek, termasuk sumber daya manusia, pertukaran informasi, dan pengalaman budaya.

Dalam konteks tersebut, festival internasional memiliki peran lebih dari sekadar ruang pertunjukan. Festival dapat mempertemukan seniman dan publik, memperluas sirkulasi gagasan, membangun reputasi kota, menggerakkan ekonomi kreatif dan ekonomi malam, serta membuka peluang kerja sama jangka panjang dengan jejaring global.

Almarhumah Atika Nur Rahmania, yang saat itu menjabat Kepala Bappeda DKI Jakarta, turut menekankan pentingnya pengelolaan ekosistem kebudayaan dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, panggung budaya menjadi salah satu unsur yang menentukan posisi kota sehingga perlu dikelola secara terpadu untuk meningkatkan capaian Jakarta.

“Panggung budaya menentukan posisi Jakarta. Gimana Jakarta meng-consolidate-nya untuk menaikkan outcomes ini? Caranya pengelolaan ekosistem yang ada di tiap-tiap aspek, supaya peringkatnya naik,” ujar Atika.

Atika Nur Rahmania wafat pada 4 November 2026, pandangannya dalam forum ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan ekosistem kebudayaan dalam mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Atika Nur Rahmania wafat pada 4 November 2026, pandangannya dalam forum ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan ekosistem kebudayaan dalam mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Pembahasan forum lintas sektor ini juga mencakup kebutuhan memperjelas dukungan sejak tahap perumusan program hingga penganggaran. Ketidakselarasan antara ambisi kota global, kalender program, pembagian kewenangan, dan dukungan lintas tahun berisiko memutus capaian yang telah dibangun serta mengurangi kepercayaan mitra.

Tantangan Penganggaran dan Keberlanjutan Festival

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam forum ini adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan festival internasional. Sejumlah festival masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pengelolaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Arista Nurbaya, menjelaskan bahwa pemangkasan APBD pada tahun ini memengaruhi alokasi anggaran untuk berbagai program kebudayaan. Pemerintah perlu menentukan skala prioritas karena anggaran yang tersedia juga digunakan untuk mendukung unit-unit pengelola di bawah Dinas Kebudayaan.

Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Arista Nurbaya dalam diskusi lintas sektor Posisi dan Reposisi Festival Internasional dalam Rangka Jakarta Kota Global.

Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Arista Nurbaya dalam diskusi lintas sektor Posisi dan Reposisi Festival Internasional dalam Rangka Jakarta Kota Global.

“Ya, benar, APBD dipangkas, jadi harus mengampu yang lainnya. Sedangkan ada tujuh unit pengelola di bawah Disbud dan sebagian besar adalah museum, sehingga penganggaran ada skala prioritas,” ujar Arista dalam sesi diskusi.

Menanggapi persoalan tersebut, Dewan Pengawas Madani Film Festival, Hikmat Darmawan, menyoroti peran pemerintah dalam membangun ekosistem dan pasar yang sehat bagi kegiatan kebudayaan. Menurutnya, pemerintah tidak harus mengambil peran sebagai produser, tetapi perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai pihak berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan kebudayaan.

Hikmat juga menyinggung potensi ekonomi yang dapat tumbuh melalui keterlibatan sektor privat, komunitas, dan pemerintah. Pandangan ini membuka pembahasan mengenai pentingnya membangun ekosistem pendanaan yang melibatkan berbagai pihak agar keberlangsungan festival tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber dukungan.

Aktivasi Ruang dan Penguatan Ekosistem Kebudayaan

Mantan Ketua Harian DKJ periode 2023–2026, Bambang Prihadi, menyoroti pentingnya menghidupkan ruang-ruang kebudayaan melalui pengelolaan program kesenian yang terarah, termasuk dengan menghadirkan manajer program dan kurator.

Mantan Ketua Harian DKJ periode 2023-2026 memberikan pandangannya.

Mantan Ketua Harian DKJ periode 2023-2026 memberikan pandangannya.

Menurut Bambang, peran DKJ sebagai mitra gubernur dalam merumuskan kebijakan dan merencanakan program kesenian Jakarta perlu diikuti dengan upaya mengaktifkan ruang-ruang seni. Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola yang mampu menjadikan ruang kebudayaan sebagai bagian dari ekosistem yang hidup.

“Aktivasi ruang, jadi DKJ dikembalikan lagi supaya bergengsi, harus ada pengelola, manajer programnya, kuratornya juga ada. Sejak 2014, TIM bukan ekosistem, tapi jadi kontrakan. Hanya Salihara yang bisa melakukan itu,” ujar Bambang.

Ia menambahkan bahwa ekosistem di Taman Ismail Marzuki perlu dibangun agar posisinya sebagai pusat ruang budaya Jakarta dapat terus hidup dan berkesinambungan. Keberadaan ruang seni, menurutnya, perlu ditopang oleh hubungan yang saling mendukung antara pelaku seni, pengelola, dan publik.

“Ekosistem (di TIM) juga harus terbangun, sama seperti pemain bola ada pemain, pelatih, dan penonton,” ungkap Bambang dalam sesi tanya jawab.

Pembahasan dalam forum ini menunjukkan bahwa penguatan festival internasional tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun ekosistem kebudayaan secara menyeluruh. Selain dukungan pendanaan, diperlukan perencanaan program yang berkesinambungan, pengelolaan ruang yang aktif, serta kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara festival, komunitas, dan sektor lainnya.

Rekaman diskusi Posisi dan Reposisi Festival Internasional dalam Rangka Jakarta Kota Global segera dapat disaksikan melalui kanal YouTube Dewan Kesenian Jakarta.

(Anissa Maharani/Humas DKJ)